Hari buruh 2023, tim media Perindo Sulawesi Tengah, mewawancarai Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, bapak Hendrik Hutabarat SH, juga Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kader Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Sulteng.
Wawancara dilaksanakan di kantor DPW (31/4) pukul 17.00 wita, berikut sari wawancara tersebut:
Tim Media (TM) : Selamat sore Bang!
Hendrik Hutabarat (H): sore juga.
TM: Selamat Hari buruh ya Bang, sebagai Korwil KSBSI, bagaimana abang merayakan hari buruh kali ini?
H: Terima kasih atas ucapannya.
Sejak saya memimpin KSBSI, pelaksanaan hari buruh diselenggarakan seperti ulang tahun, hari senang-senangnya kaum pekerja. Saya perintahkan anggota KSBSI Sulteng merayakan dengan keluarga, melakukan kunjungan ketempat wisata. Kalau tidak refresing dan kerja terus menerus mengakibatkan banyak buruh depresi, itu tidak baik untuk hubungan ketenaga kerjaan, antara buruh dan pihak pengusaha.
TM: momentum hari buruh kali ini, apa review abang terhadap isu perburuhan?
H: saya melihat fenomena dan interaksi antara buruh, pengusaha dan pemerintah perlu diperbaiki lagi.
Situasi perburuhan saat ini dengan Pemerintah mengeluarkan Perpu (Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja), itu sangat membebani kaum pekerja, dengan adanya Perpu merubah peraturan perburuhan yang dulunya aturan khusus dan mengenyampingkan aturan umum. Peraturan ini jelas-jelas merugikan kaum buruh dan semua konfederasi menolak adanya Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh pemerintah.
TM: abang sebagai Bakal Calon Legeslatif DPRD Sulteng dari Partai Perindo, apa yang abang perjuangkan terkait kesejahteraan pekerja di Sulteng?
H: saya yang sudah malang melintang mengurus buruh, kelak di DPRD Sulteng nanti saya membuat prodak hukum daerah yang melindungi kesejahteraan buruh dari segi upah, misalkan Peraturan Daerah tentang upah sektoral, tentu dengan memperhatikan aturan di atasnya agar berkesesuaian. Itu peluang bisa dilakukan dari salah satu fungsi legislasi yang dapat digunakan dan berhubungan langsung dengan pekerja diseluruh Sulteng, ini yang saya sebut politik kaum buruh harus jalan.
TM: abang melihat ada masalah pada angkatan kerja di Sulteng?
H: peningkatan skill angkatan kerja di Sulteng sangat penting dan mendesak, ada program pemerintah pusat melalui Kementrian Ketenagakerjaan yakni pendidikan dan pelatihan, kelemahanya yang dilatih pekerjaan golongan menengah, sementara secara umum lapangan pekerjaan di Sulteng ada pertambangan nikel dan migas, kesemuannya menggunakan teknologi tinggi, sehingga ada lulusan strata satu tidak linear antara basic keilmuannya dengan pekerjaannya.
Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di sulteng, selain didorong dapat menerbitkan sertifikasi keahlian, perlu meningkatkan menjadi tempat pendidikan untuk industri yang dijalankan menggunakan mesin modern, seperti yang berada di smelter nikel.
Pemahaman K3 saat ini mendesak untuk dilaksanakan oleh pelaku industri, para pekerja juga harus menuntut barang ini agar dilaksanakan pada semua tinggkatan pekerjaan pada satu industri modern, intinya para pekerja betul-betul diberikan pemahaman safety.
TM: bisa lebih detail bang?
H: singkatnya begini, peningkatan skill dan pelatihan K3 diperuntukan untuk anak-anak bangsa khususnya yang berada di sulteng agar tidak ketinggalan modernisasi di lapangan pekerjaan, tenaga kerja lokal sudah memiliki keahlian dan pemahaman safety. Inilah tugas dan perjuangan saya sebagai korwil KSBSI yang saya aktualisasi dalam Perindo dan saya wujudkan nantinya sebagai anggota DPRD Sulteng nanti.